MEMBUAT SKP ANTARA KEWAJIBAN ATAU BEBAN

By : Wahyu MH

Saat ini menjadi ASN, adalah dambaan bagi sebagian orang, hal ini bisa dilihat dari respon masyarakat untuk mengikuti tes CPNS yang diselenggarakan tahun 2018 yang lalu.

Tingginya animo masyarakat untuk ikut seleksi CPNS ini, menunjukkan pekerjaan sebagai abdi negara masih jadi idola masyarakat Indonesia. Beragam alasan dikemukan, diantaranya faktor kesejahteraan, factor gengsi, factor karier dan sebagainya.

Ditinjau dari sisi kesejahteraan memang tidak bisa dipungkiri, karena menjadi ASN saat ini, menawarkan penghasilan yang cukup besar, dimana selain gaji bulanan yang biasa kita dapatkan, juga mendapatkan tunjangan lain- lain, salah satunya adalah tunjangan kinerja.

Untuk mendapatkan tunjangan ini, seorang ASN diwajibkan membuat SKP (Sasaran Kinerja Pegawai), yaitu rencana dan target kinerja yang harus dicapai oleh pegawai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur serta disepakati pegawai dan atasannya.

Penyusunan SKP didasarkan pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.

Pada ketentuan umum PP 46 Tahun 2011, menyebutkan bahwa Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang ASN. Sehingga SKP wajib disusun dan ditetapkan setiap tahun. ASN yang tidak menyusun SKP, dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin ASN.

Penyusunan SKP dilakukan lewat Aplikasi e-SKP dengan system online. Dalam pelaksanaannya, yang pertama harus dibuat adalah membuat rencana SKP, selama masa priode 12 bulan/satu tahun, selanjutnya setiap bulan mengajukan realisasi bulanan, untuk mengetahui ketercapaian kinerja selama satu bulan berjalan, dan setiap hari harus mengisi log harian.

Besaran tunjangan kinerja ditentukan berdasarkan grade (kelas jabatan), yang sudah ditentukan, sesuai denga peta jabatan yang diusulkan setiap satker untuk masing-masing ASN.

Yang perlu diperhatikan oleh setiap satker dalam penyusunan SKP adalah, selalu mengingatkan semua pegawainya untuk membuat Realisai SKP bulanan sebagai dasar untuk memberikan tunjangan.

Walaupun membuat SKP, sudah menjadi rutinitas yang dibuat tahunan, bulanan dan harian, namun kadang kita selalu abai, dengan alasan lupa atau sibuk. Kadang Pimpinan selalu mengingatkan.

Kalau ada salah seorang diantara ASN yang lalai tidak membuat SKP, akan berpengaruh kepada ASN yang lain. Terlambat pengajuannya, terlambat cair tunjangannya.

Jadi membuat SKP itu kewajiban atau beban??. Menurut saya, KEBUTUHAN. Karena tidak membuat SKP, tidak akan keluar Tunjangan Kinerjanya.

Selamat mengisi SKP, jangan lupa isi log hariannya.

Waena, 11 Februari 2019